Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya mengawal program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Bappeda Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, dan akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.
Irwan mengatakan fungsi pengawasan DPRD penting untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan.
Politisi PPP tersebut menyebut keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan program berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat, dan kemampuan fiskal daerah.
“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Menurut Irwan, kualitas perencanaan menjadi kunci agar APBD yang digunakan dapat memberikan hasil maksimal. Setiap program harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mendorong masyarakat ikut mengawasi proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat.
“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.
Irwan menegaskan fungsi pengawasan DPRD bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan berkualitas.
“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
Menurutnya, perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penentuan prioritas menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap program Pemerintah Kota Makassar.(*)
