Suarindonesia.Com,Makassar-Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi perhatian DPRD Makassar. Anggota DPRD Makassar Rachmat Taqwa Qurais (RTQ) mengusulkan pengaturan waktu pengisian BBM untuk truk demi mengurangi antrean dan kemacetan.
RTQ menyarankan truk mengisi BBM mulai pukul 22.00 hingga 05.00 Wita. Dia juga mengusulkan pengisian BBM berdasarkan nomor pelat kendaraan.
“Kami tentunya menyarankan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengatur jadwal pengisian BBM,” kata RTQ di Gedung DPRD Makassar, Rabu (9/9/2026).
Bahan Bakar & Pelumas Kendaraan
“Jadi, bisa jadi truk-truk itu pengisi di atas jam 10.00 malam sampai dengan jam 05.00 subuh, terus pelat yang ganjil diisi di tanggal ganjil, yang genap diisi di tanggal genap, supaya tidak ada penumpukan kendaraan di setiap SPBU,” lanjutnya.
Menurut RTQ, pengaturan waktu pengisian dapat mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU. Dia juga meminta pemerintah mengatur operasional kendaraan agar antrean tidak memicu kemacetan.
“Pemerintah jangan tinggal diam. Harus dirapikan hal-hal seperti ini, bukan hanya penyalurannya dan lain-lain, tapi bagaimana operasional kendaraan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kemacetan,” ujarnya.
TQ menyebut Dinas Perhubungan dapat dilibatkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar SPBU. Sebab, banyak kendaraan yang mengantre hingga terparkir di badan jalan.
“Macet di setiap SPBU, banyak mobil terparkir. Nah, kalau kita atur operasional pengisian itu kan bisa berkurang,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar Azwar Rasmin meminta masyarakat tidak panik menyikapi antrean dan kekosongan BBM di sejumlah SPBU. Dia meminta Pemkot Makassar aktif memberikan informasi jika Pertamina memastikan tidak ada persoalan kuota.
“Perlu diwaspadai kalau umpamanya sudah ada dari Pertamina bahwa tidak ada masalah kuota, berarti tugas pemerintah, khususnya pemerintah kota, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, menenangkan masyarakat, jangan sampai ada panic buying terhadap BBM ini,” terangnya.
Azwar juga meminta aparat mengantisipasi kemungkinan penimbunan BBM. Pemerintah kota dinilai perlu ikut memantau kondisi SPBU di Makassar.
“Dan aparat juga mesti turun mengantisipasi jangan sampai ada penimbunan,” tuturnya.
Azwar mengakui kondisi di lapangan tetap menjadi persoalan karena sejumlah SPBU disebut mengalami kekosongan BBM. Dia meminta Pemkot Makassar mengecek langsung kondisi SPBU.
“Ini yang harus didatangi juga dicek. Pemerintah kota bisa mengecek dong, harus bisa mengecek karena keberadaannya di mana, keberadaan SPBU itu di daerah Kota Makassar, mereka bisa mengecek,” sebutnya.
Azwar meminta Pemkot Makassar membentuk tim untuk memantau kondisi SPBU. Tim itu juga diminta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan maupun kepanikan di tengah masyarakat.
“Harus ada tim dari pemerintah kota untuk mengantisipasi itu,” lanjutnya.
Truk Pickup
Menurut Azwar, pemerintah dan aparat perlu mencegah penimbunan serta memastikan informasi ketersediaan BBM diterima masyarakat. Dia meminta Pemkot Makassar menyampaikan kondisi BBM sesuai informasi dari Pertamina.
“Pemerintah kota harus berperan aktif memberikan informasi bahwa tidak ada kekosongan sebenarnya atau normal, sesuai dengan informasi Pertamina,” tekannya.
“Jadi, dua ini, aparat mengantisipasi jangan sampai ada penimbunan. Kemudian pemerintah kota mengantisipasi jangan sampai ada penyalahgunaan dan juga jangan sampai ada kepanikan di masyarakat,” tutupnya. (*)
